Demo di DPRD Buleleng, Mahasiswa Soroti SPPG Dikuasai Elite

Massa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar aksi di Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). Sorotan utama mereka tertuju pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih banyak dikuasai kalangan elite dibanding masyarakat.

Ketua Umum HMI Singaraja, Didit Kurniadin, mempertanyakan siapa pihak yang paling banyak mengelola SPPG di Indonesia. Menurutnya, program yang digagas pemerintah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, bukan didominasi kelompok tertentu.

"Bayangkan teman-teman, pemilik SPPG terbesar itu siapa?" kata Didit saat berorasi.

Dia menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah.

Selain menyoroti pengelolaan SPPG, mahasiswa juga mendesak pemerintah merombak sistem dan sumber daya manusia pelaksana Program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam aksi tersebut, massa turut mengkritik tidak hadirnya satu pun anggota DPRD Buleleng untuk menemui mereka. Mahasiswa menilai sikap itu menunjukkan kurangnya keseriusan wakil rakyat dalam menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

Didit menegaskan Cipayung Plus akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila dalam sepekan tidak ada respons maupun tindak lanjut dari DPRD Buleleng terhadap tuntutan yang mereka ajukan.

Mahasiswa juga menilai program MBG lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan guru. Perwakilan massa aksi dari PMII Buleleng, Nurhayati, menyebut kondisi itu tergambar dari slogan yang diteriakkan peserta aksi, "MBG elite, gaji guru sulit."

"Kami bukan menolak MBG. MBG itu bagus, niatnya bagus. Hanya saja, tolong tata kelolanya. Guru di sekolah sudah sibuk, tapi masih dibebani membantu pelaksanaan MBG," kata Nurhayati dalam orasinya.

Nurhayati menilai pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada keberhasilan program MBG, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, hingga kini masih banyak guru yang harus bersabar dengan penghasilan yang dinilai belum layak.

Ia juga mengingatkan agar anggaran MBG benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Menurutnya, penyimpangan anggaran dalam program tersebut bukan sekadar persoalan keuangan, melainkan juga merampas hak anak memperoleh makanan bergizi.

"Pastikan setiap rupiah untuk MBG sampai kepada anak-anak sesuai anggarannya. Kalau anggarannya dikorupsi, bukan hanya uangnya yang dikorupsi, tapi gizi anak-anak juga dikorupsi," tegasnya.

Dalam orasi yang sama, Nurhayati menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ia menyebut masih banyak ruas jalan desa di Buleleng yang rusak parah dan belum tersentuh perbaikan, padahal setiap hari dilalui pelajar, guru, hingga masyarakat umum.

Menurutnya, pemerintah perlu menata ulang prioritas pembangunan agar tidak hanya mengejar program-program besar, tetapi juga menyelesaikan persoalan dasar seperti kesejahteraan guru dan infrastruktur di desa.