Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengungkap temuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait warga dengan desil 1-5 atau warga miskin di Bali tidak menerima subsidi listrik.
Sebagai informasi, desil 1-5 adalah sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Desil 1 merupakan warga yang sangat miskin.
"BPS tempo hari menyampaikan surat ke Sekda untuk groundcheck kaitannya dengan subsidi energi di sektor kelistrikan. Ternyata ada yang masuk desil 1-5 tidak mendapatkan subsidi listrik 490-900," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, Rabu (4/3/2026).
Setiawan melanjutkan, malah warga dengan peringkat desil 6 hingga 10 ada yang mendapatkan subsidi listrik. "Nah ini adalah fenomena atau riil dinamika yang ada di lapangan khususnya di Bali sehingga BPS melakukan groundcheck," jelasnya.
Setiawan menjelaskan sesuai arahan Sekda Bali, seluruh kabupaten/kota wajih memfasilitasi kegiatan groundcheck BPS. "Kami di Disnaker ESDM tentunya menindaklanjuti arahan untuk bisa dalam tata kelola distribusi tepat sasaran, tantangannya kan sekarang tidak tepat sasaran. Makanya terjadi dinamika yang ada," bebernya.
Selain distribusi listrik, ia berujar, distribusi gas melon juga tidak tepat sasaran. Walhasil sering terjadi kelangkaan atau kehabisan stok di tengah masyarakat.
Setiawan berharap menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi stok gas subsidi di Bali aman. Ia meminta dinas di kabupaten/kota agar mengimbau masyarakatnya agar tertib dan sesuai aturan subsidi dalam membeli gas melon.
"Kalau kami di provinsi agak kesulitan karena usernya teman-teman yang terinventarisir sebagai warga di kabupaten/kota. Ini kendala yang berulang, tentu ke depan kita bersama-sama (cari solusi)," tandas Setiawan.
Simak Video "BPS dan KemenPKP Rilis Statistik Perumahan 2026"
(hsa/hsa)