.webp)
Tri Wibowo Aji resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali. Pelantikan berlangsung di Gedung Wiswasabha, kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (19/2/2026). Tri Wibowo menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Bali sebelumnya, Heru Tarsila.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya, menginginkan adanya peningkatan kualitas, efektivitas, serta pengendalian risiko dalam pengelolaan keuangan dan proyek pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang waktunya, momentumnya untuk lebih keras dan lebih ketat dalam proyek juga penyelenggaraan pemerintahan termasuk adalah pengalaman keuangan belanja," ujar Koster.
Koster menekankan pencegahan kecurangan, penekanan risiko, serta peningkatan akuntabilitas sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan kerja dan pengelolaan dan pengerahan keuangan, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemerintahan agar lebih tertib dan profesional.
"Kualitasnya, efektivitasnya. Apakah itu pencegahan kecurangan, penekanan risiko peningkatan kapabilitasnya," ujar Koster.
Koster berharap Tri Wibowo dapat melanjutkan kinerja positif yang telah dibangun sebelumnya serta meningkatkan prestasi institusi ke depannya.
"Ini menjadi cara mencapai karier dan prestasi terbaik untuk menyediakan di tahun-tahun yang akan datang," pungkas gubernur dua periode itu.
Sementara itu, Tri menegaskan dirinya mendapat penugasan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program-program dari pemerintah pusat berjalan dengan baik di Bali. Aji menyampaikan, pengawalan tersebut mencakup evaluasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor kesehatan dan pendidikan termasuk di dalamnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program BPKP membantu presiden sebagai auditor internal pemerintah. Kami memastikan setiap program prioritas nasional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan," ujar Tri seusai pelantikan.
Dia juga membeberkan BPKP berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem pengawasan keuangan negara. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit laporan keuangan, sementara BPKB posisinya berada langsung di bawah presiden dan berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah untuk memastikan program prioritas berjalan dengan baik.
Dalam aspek hukum, Tri melanjutkan, BPKP dapat membantu aparat penegak hukum (APH) dalam perhitungan dan analisis kerugian negara apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi.
"Kami lebih menekankan pada upaya penjagaan dan pencegahan sejak awal. Kalau pun ada dugaan tindak pidana penanganannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum," ujar Tri.
(hsa/hsa)
