Pernyataan Keras Anggota DPR Minta Raja Juli Mundur, Sebut Tak Paham Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya sebagai Menteri Kehutanan (Menhut). Usman mengatakan Raja Juli tak paham mengenai masalah kehutanan.

Pernyataan keras itu diungkapkan Usman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Menurut Usman, semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," ungkap Usman dalam rapat, seperti dikutip dari detikNews.

Usman lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur jika tak mampu mengatasi persoalan hutan di Indonesia. "Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," kata dia.

"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," sambungnya.

Usman juga menyinggung informasi yang menyebutkan Kemenhut mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Ia pun meminta agar Kemenhut fokus melakukan penanaman pohon di sejumlah daerah gundul di Sumatera.

"Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua," kata Usman.

"Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," imbuhnya.

Raja Juli Sebut Baru Setahun Jadi Menteri

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini. Saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli juga menekankan arahan Presiden Prabowo untuk menjaga ketat kawasan hutan. Termasuk menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.

Politikus PSI itu mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak banjir dan longsor saat ini. Ia mengeklaim selalu mengikuti arahan Prabowo untuk berhati-hati memberikan izin.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di tiga provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!