Kabupaten Karangasem hingga sekarang masih kekurangan ribuan guru. Musababnya, ada banyak guru yang pensiun setiap tahun. Sementara, proses pengangkatan guru baru sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem I Gusti Bagus Budiadnyana mengatakan bahwa setiap tahunnya ada ratusan guru yang memasuki masa pensiun, sehingga jumlah kekurangannya terus bertambah. Menurutnya, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak terlalu berpengaruh karena mereka merupakan guru honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di masing-masing sekolah.
"Saat ini kami masih kekurangan sekitar 1.067 guru yang terdiri dari 462 guru SD dan 605 guru SMP yang tersebar secara merata," kata Budiadnyana, Rabu (26/11/2025).
Oleh sebab itu untuk mengatasi persoalan jangka pendek, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sebuah strategi untuk melakukan pemerataan guru antar sekolah. Jadi jika ada sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tapi memiliki guru yang lebih akan ditugaskan ke sekolah yang jumlah siswanya banyak.
"Nanti akan kami siapkan skema, jika ada sekolah yang jumlah gurunya cukup banyak akan dipindahkan ke sekolah yang jumlah gurunya sangat sedikit agar lebih merata," ucap Budiadnyana.
Untuk diketahui saat ini, jumlah guru SD di Karangasem sekitar 2.675 orang sedangkan guru SMP sekitar 1.019 orang. Sehingga totalnya ada 3.694 orang. Namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup.
Untuk menutupi jumlah kekurangan tersebut pihaknya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat membuka formasi khusus untuk guru baik melalui CPNS maupun PPPK untuk ke depannya. Ini karena daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat guru kontrak atau honorer.
Selain itu, Disdikpora Karangasem juga memiliki keinginan supaya para mahasiswa praktik kerja lapangan (PKL) atau kuliah kerja nyata (KKN) yang ditempatkan di Karangasem bisa turut andil dalam membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Karangasem terutama yang masih kekurangan banyak guru.
"Ini baru sebatas gagasan, nanti akan kami komunikasi dulu dengan pimpinan. Jika mendapat lampu hijau, mahasiswa tersebut akan dapat membantu proses belajar mengajar di beberapa sekolah," ujar Budiadnyana.
Nasib Guru Honorer di Buleleng Menggantung
Nasib ratusan guru honorer di Kabupaten Buleleng hingga kini masih belum menemukan titik terang. Para tenaga pendidik non-ASN itu berpotensi terdampak langsung oleh pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 2023 yang mengamanatkan penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah.
Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata menjelaskan pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme penataan guru honorer. Di mana jumlah guru honorer di Buleleng hingga kini tercatat masih ada 400 orang. Seluruhnya berada di sekolah negeri.
"Ya, kemarin hasil dari pertemuan di Rakornas itu memang diarahkan agar dilakukan optimalisasi guru-guru yang sudah mengikuti PPG. Regulasi sedang disusun, dan nantinya mereka akan mendapatkan penugasan langsung dari pusat," ujarnya.
Namun untuk guru honorer yang belum mengikuti PPG, status mereka masih menunggu payung kebijakan dari pemerintah pusat. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme penataan maupun keberlanjutan status mereka.
"Untuk guru honorer ini, sampai saat ini kita masih menunggu seperti apa pemberlakuannya dari pusat. Tentu akan ada regulasinya," jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Buleleng memastikan upah guru honorer masih tetap dialokasikan hingga Desember 2025.
"Kebijakan yang diberikan, sesuai juknis, sampai Desember ini masih bisa dialokasikan. Selanjutnya kita mengikuti kebijakan pusat," tambahnya.
Dengan belum adanya kepastian dari pemerintah pusat, para guru honorer di Buleleng kini hanya bisa berharap regulasi baru nantinya tetap memberikan ruang bagi mereka untuk terus mengabdi di dunia pendidikan.
Simak Video "Video: Prabowo Akan Seleksi Guru Terbaik untuk Pendidikan Jarak Jauh"
(hsa/hsa)