.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi respons menohok seusai ditantang Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di perbankan. Kang Dedi Mulyadi (KDM) menantang Purbaya buka-bukaan terkait data tersebut.
Purbaya menerangkan data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Ia meminta KDM untuk memeriksanya sendiri ke BI jika ingin mengetahui data tersebut secara detail. Purbaya pun menegaskan dirinya bukan pegawai Pemda Jabar.
"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali," ujar Purbaya di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025), dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," sambungnya.
Seperti diketahui, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, ia juga menyinggung 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Menurut Purbaya, total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Adapun, Pemprov Jabar menempati urutan kelima dari 15 Pemda itu dengan Rp 4,1 triliun. Sementara, urutan pertama ditempati Provinsi Jakarta dengan Rp 14,6 triliun.
Purbaya kembali meminta KDM menanyakan hal itu secara langsung kepada BI. Purbaya menyebut data dana mengendap yang disampaikannya mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian," kata Purbaya.
"Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan Pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok," imbuhnya.
Purbaya menilai KDM tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Mantan Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan dirinya tidak pernah merinci jumlah dana mengendap milik Pemda.
"Jadi, Pak Dedi tahu semua bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan," sentilnya.
KDM Klaim Tak Ada Deposito Dana Daerah
KDM sebelumnya memastikan tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan, termasuk di Bank BJB. Ia mengaku telah memeriksa langsung seluruh data keuangan Pemprov Jabar.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi, Selasa, dilansir dari detikJabar.
Meski begitu, KDM tidak menampik kemungkinan adanya daerah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Namun, ia menyebut hal tersebut perlu dibuka secara transparan agar publik tidak salah menilai.
"Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
