Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menghadapi tantangan besar pada tahun anggaran 2026. Efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemkab Tabanan menyesuaikan arah belanja daerah, mengembangkan inovasi, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
Penurunan dana transfer dari pusat tercatat mencapai Rp 101,475 miliar lebih. Rinciannya, Dana Desa turun Rp 18 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 24 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Rp 17 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 53 miliar, dan DAK Non Fisik Rp 12 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab bersama DPRD Tabanan sepakat mengutamakan program prioritas.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan transfer dari pemerintah pusat, termasuk Tabanan. Karena itu, pihaknya akan fokus pada kebutuhan utama masyarakat.
"Untuk di daerah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita utamakan," ujar Sanjaya usai menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Selasa (7/10/2025) di Gedung DPRD Tabanan.
Sanjaya menegaskan, program prioritas yang akan diutamakan di tengah pengurangan dana transfer adalah bidang infrastruktur. Sementara belanja lain seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) akan diefisienkan.
"Pembangunan utama di Tabanan adalah infrastruktur karena itu menjadi urat nadi ekonomi kerakyatan. Toh sebelumnya juga ada efisiensi, kita di daerah bisa berjalan," tegasnya.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menilai Pemkab perlu berupaya menutup penurunan dana transfer dengan meningkatkan PAD.
"Kenaikan PAD ditargetkan sedikit demi sedikit, saya ingin dan mendorong PAD Tabanan mencapai Rp 1 triliun di tahun 2026," ujarnya.
Arnawa menyebut salah satu langkah yang bisa dilakukan eksekutif adalah menerapkan sistem e-ticketing di tiga destinasi wisata (DTW) unggulan Tabanan, yakni Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan Jatiluwih.
Selain itu, aset-aset daerah juga harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberi kontribusi nyata bagi kas daerah. Ia mencontohkan aset di Pantai Nyanyi, Desa Beraban, yang dikontrak pihak swasta di sektor pariwisata harus memiliki nilai kerja sama yang jelas.
"Aset yang lain harus dimanfaatkan untuk meningkatan pendapatan daerah," tandasnya.
Simak Video "Video: Oknum Polisi di Tabanan Jambret Kalung Pedagang Lalu Ditangkap Warga"
(hsa/hsa)