.webp)
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memastikan dirinya bakal mendorong lingkungan Pemerintah Kabupaten bebas korupsi. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
"Pemkab Badung sudah melakukan langkah-langkah yang menjadi arahan dari KPK RI dan begitu juga arahan dari aparat penegak hukum, kita harus semangat untuk berbenah. Jangan sampai korupsi yang diakibatkan oleh sistem. Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung karena sudah bersama-sama dalam menyimak dan tidak melakukan tindakan korupsi," kata Giri dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).
Giri Prasta menjelaskan bahwa mendapat nilai tertinggi dalam penilaian Zona Integritas (ZI). Karena di Kabupaten Badung mulai dari Desa sudah ada yang mendapatkan ZI, Puskesmas, dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil yang Pemkab Badung dapatkan hari ini, dilakukan dengan cara memperbaiki tata kelola, sehingga dapat menciptakan Good Goverment dan Clean Government. Hal itu diungkapkan olehnya usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, hari ini.
"Transparansi dilakukan dengan menggunakan Teknologi informasi, contoh APBD Kabupaten Badung bisa diakses melalui Website dan kita selalu terbuka untuk siapapun dan kapanpun. Kami tetap berkomitmen tetap pada Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Jika ada Tindakan oknum-oknum di Kabupaten Badung yang korupsi, akan ditindak sesuai dengan sistem internal Pemkab Badung yaitu dari inspektorat di mana ada pembinaan hingga pemecatan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Budi Gunawan yang hadir di acara tersebut mengakui budaya korupsi bisa memperlambat pembangunan di daerah. Untuk itu, dia memita agar pemerintah daerah bersama menghapus budaya korupsi.
"Kita semua tahu, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan bisa menyengsarakan rakyat Indonesia," tutup Budi.
(prf/ega)
