Respons soal Muktamar PKB Tandingan, Cak Imin: Wong Nggak Jelas!

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons terkait adanya muktamar tandingan yang akan digelar pada 2 hingga 3 September 2024 di Jakarta.

Cak Imin mengungkapkan kegiatan muktamar tandingan itu ilegal dan liar. Menurutnya, tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan kepada PKB selain partai yang di bawah kepemimpinannya saat ini.

"(Muktamar tandingan itu) nggak kami anggap, nggak perlu diantisipasi. Wong (orang) nggak jelas," ujar Cak Imin seusai acara penutupan Muktamar PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (25/8/2024).

"Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang nggak jelas dari mana," tuturnya.

Cak Imin mengungkapkan karakteristik kader Nahdlatul Ulama (NU) bukan pengecut. Ia mengingatkan jangan sampai bersembunyi di balik kekuasaan dan premanisme. "Masak ada preman, (mending) datang ke sini daripada kirim-kirim preman," tantang Cak Imin.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKB Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2 hingga 3 September 2024. Ia menyebut sejumlah pengurus PKB menolak hasil muktamar yang diselenggarakan di Bali, 24 sampai 25 Agustus 2024.

Lukman Edy ditunjuk sebagai organizing committee dan steering committee dalam pelaksanaan muktamar tandingan itu. Ia menjelaskan muktamar yang akan digelar di Jakarta berdasarkan seruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tidak menyelenggarakan Muktamar PKB di Bali.

"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, dan wisatawan di seluruh Bali," terangnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Penyelenggara muktamar tandingan itu mengeklaim sebagai penerima mandat dari ratusan dewan pimpinan cabang (DPC) dan beberapa dewan pimpinan wilayah (DPW) PKB yang tidak puas atas penyelenggaraan muktamar Bali. Mereka menyebut muktamar PKB harus tetap memperhatikan maruah partai dan NU.

"Muktamar kami adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A Malik Haramian.