.webp)
Selama sepekan terakhir ada sederet berita yang menjadi atensi pembaca detikBali. Salah satunya, Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang menyebut wacana koalisi Anies Baswedan-Ganjar Pranowo bakal membuat Pilpres 2024 makin seru.
Pernyataan itu dilontarkan Surya Paloh saat datang ke Bali dalam rangka konsolidasi dengan para kader NasDem, Selasa (23/1/2024).
Berikutnya, ada kampanye cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Bali. Dalam kampanyenya, pasangan capres Anies Baswedan itu banyak melontarkan serangan ke kubu paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Misalnya, program Food Estate yang dinilai gagal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, ada berita soal Pantai Kuta kumuh. Penjabat (Pj) Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengaku mendapat komplain soal kondisi Pantai Kuta yang terkesan jorok dan kumuh. Untuk itu, dia meminta Pantai Kuta ditata lagi.
Terakhir, berita soal rumah jabatan (rumjab) Kapolda Bali senilai Rp 25 miliar juga banyak dibaca oleh pembaca detikBali. Rumah dinas itu baru selesai dibangun dengan anggaran Pemkab Badung. Berikut rangkumannya.
1. Sinyal Koalisi Anies Ganjar dari Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali menanggapi isu rencana pembentukan koalisi baru antara paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyebut rencana itu membuat situasi politik makin seru.
"Ya pasti tambah seru. Belum putarannya saja sudah seru, apalagi putaran kedua (Pilpres 2024)," kata Surya Paloh di kantor DPW NasDem Bali, Selasa.
Surya Paloh mengatakan kalaupun Pilpres 2024 terjadi dalam dua putaran, dia menyatakan siap berkoalisi dengan siapa saja. Paloh itu menegaskan bahwa NasDem terbuka untuk partai manapun.
"Nanti kami lihat. (Koalisi dengan) siapa saja enggak ada masalah bagi NasDem," kata Surya Paloh.
Surya Paloh menegaskan dirinya belum bertemu atau berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Hingga kini, isu koalisi itu masih sebatas wacana.
Meski masih wacana, dia menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, yang penting adalah bagaimana komunikasi politiknya.
"Katakanlah, keinginan untuk tetap menjaga komunikasi politik itu tetap cair kepada siapa saja. Kepada siapa saja, enggak ada masalah," ujarnya.
Saat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Paloh juga menyebut pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dari kubu Ganjar-Mahfud bisa saja terjadi.
"Kemungkinan (bertemu Megawati) itu bisa saja, kemungkinan itu bisa saja," kata Surya Paloh di Lombok.
Surya Paloh mengaku peluang bertemu Megawati bisa terjadi. Ia mengaku tak ada masalah dengan Megawati.
"Probability nggak ada masalah, komunikasi biasa," jelasnya.
2. Serangan Cak Imin ke Prabowo-Gibran
Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyindir program Food Estate pemerintah yang dinilai gagal dan merugikan keuangan negara. Menurut Cak Imin, program itu juga tidak melibatkan petani, tapi malah perusahaan besar.
"Tumbuh jagung. Katanya panen? Panennya di tempat lain, Saudara, itu termasuk keajaiban dunia," kata Cak Imin saat menyampaikan orasi, dalam kampanye terbuka bertajuk Doa Bersama dan Silaturahmi Relawan Basra Amin di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (26/1/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyindir program Food Estate layak masuk Museum Rekor Indonesia (Muri).
"Perlu kita masukkan Museum Rekor Indonesia, nanamnya singkong tumbuhnya jagung. Panennya di tempat lain, ajaib apa ajaib?" cecarnya.
Cak Imin menilai seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan petani daripada mengeluarkan anggaran negara hanya untuk membabat hutan. Menurutnya, petani di Indonesia sudah 10 tahun terakhir kesulitan mendapat pupuk. Namun, hal ini diabaikan pemerintah.
"Kualat sama petani karena puluhan triliun tidak untuk beli pupuk malah untuk menebang hutan, ngawur apa ngawur? Mau diteruskan? Saatnya perubahan, kalau yang waras pasti setuju dengan perubahan," ujar Cak Imin.
Selain kampanye di Buleleng, pada hari yang sama, Cak Imin juga berkampanye di Kuta, Badung. Dia yakin suara Anies-Muhaimin (AMIN) di Bali aman. Keyakinan itu Cak Imin sampaikan ketika mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan komunitas masyarakat.
"Gagasan perubahan ini Alhamdulillah bisa diterima semua kalangan, dari latar belakang partai apapun yang juga didukung oleh caleg-caleg yang saya yakin Bali luar biasa jumlah pendukung AMIN," kata Cak Imin di bilangan Kuta, Kabupaten Badung, Jumat, (26/1/2024).
Cak Imin menilai banyak nasib masyarakat kecil yang masih perlu adanya perubahan. Sebab, kata Cak Imin, perekonomian masyarakat menengah ke bawah sudah lama terimpit.
"Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata, nasib seluruh orang kecil harus diubah," katanya. Oleh sebab itu, ia optimistis AMIN bisa mendapatkan suara yang signifikan di Bali.
Cak Imin enggan menjawab secara rinci saat ditanya soal peluang putaran kedua bergabung ke Ganjar-Mahfud. Menurutnya, semua masih bisa dikomunikasikan.
"Ya semuanya serba mungkin, yang penting kami harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kami lihat. Ya semua kita komunikasi, semua boleh komunikasi," tandasnya.
3. Pantai Kuta Kumuh
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta Pantai Kuta ditata kembali agar tidak terkesan kumuh. Hal tersebut ia sampaikan ketika berkunjung ke Gedung Tsunami Center, Pantai Kuta, Badung, Jumat (26/1/2024).
"Kesan saya setelah berkeliling, tempat yang sudah dibangun dan ditata sedemikian rupa, sekarang kesannya kumuh, banyak kios kosong, rusak, dan banyak tumpukan sampah," ujar Mahendra dalam keterangan resminya.
Mahendra berharap kios-kios bisa ditata kembali sehingga Pantai Kuta bersih dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Mahendra juga menekankan perlunya sinergitas seluruh komponen masyarakat, baik pecalang dan desa adat, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kuta dan sekitarnya.
Wakapolda Bali Brigjen I Gusti Kade Budhi Harryarsana menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menciptakan wilayah Kuta yang aman, tentram, dan terkendali. Pihaknya akan kembali melakukan mapping untuk mengatasi permasalahan keamanan yang terjadi dengan memperkuat sinergitas bersama para pecalang dan masyarakat Kuta.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta setali tiga uang. Ia juga akan segera menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan pembahasan penataan Pantai Kuta.
"Sehingga tidak terkesan kumuh, juga akan terus meningkatkan sinergitas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kuta akan tetap menjadi destinasi favorit para wisatawan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sebagai informasi, sejumlah pejabat mengunjungi Pantai Kuta dalam acara gerakan kebersihan lingkungan pantai. Gerakan ini kolaborasi dari Pemkab Badung, TNI/Polri, dan Pemprov Bali.
Gerakan kebersihan lingkungan pantai sebagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.
4. Rumah Jabatan Kapolda Bali Senilai Rp 25 Miliar
Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra kini memiliki rumah jabatan baru yang berlokasi di Dusun Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar. Pembangunan rumah jabatan Kapolda Bali bahkan menghabiskan duit negara mencapai Rp 25 miliar lebih.
Pantauan detikBali di lokasi, rumah jabatan ini memiliki dua akses pintu masuk dan keluar. Dua akses pintu masuk-keluar menggunakan gerbang besi berwarna hitam yang dipadukan dengan kayu berwarna cokelat pada bagian tengahnya.
Tampak ada sejumah bangunan saat memasuki area bagian dalam rumah jabatan, termasuk yang diperuntukkan bagi petugas keamanan. Di sebelahnya pos pengamanan terdapat satu gazebo serta padmasana. Tepat di seberangnya, tampak bangunan utama dari rumah jabatan.
Bagian depan pintu masuk rumah terpasang satu buah lampu teras berbahan kristal yang cukup mewah, lengkap dengan dua pot bunga di samping kiri dan kanan pintu masuk utama.
Halaman rumah jabatan ini juga dipenuhi dengan rerumputan hijau dengan beberapa pohon besar di sejumlah titik, termasuk di depan bangunan utama.
Rumah Jabatan Kapolda Bali tampak dijaga oleh beberapa petugas keamanan pada Kamis (25/1/2024) sore. detikBali sempat berbincang dengan salah seorang petugas keamanan.
 Foto: Penampakan Rumah Jabatan Kapolda Bali di Dusun Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (25/1/2024). (Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali) |
Menurut petugas keamanan yang enggan disebutkan identitasnya itu, rumah jabatan baru Kapolda Bali memiliki dua lantai. Rumah jabatan itu belum ditempati oleh Putra Narendra.
"(Kapolda Bali) Belum tinggal di sini. Baru kemarin peresmian (rumahnya), kalau secara Bali-nya kan belum dipelaspas," ungkapnya singkat.
Petugas keamanan itu enggan memaparkan secara lengkap soal fasilitas dan fungsi-fungsi bangunan yang ada di rumah tersebut. Sebab, ada standar operasional prosedur (SOP) yang harus ia ikuti.
Rumah Jabatan Kapolda Bali dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan pembangunan Rumah Jabatan Kapolda Bali bernilai Rp 25 miliar lebih akan menjadi fasilitas bagi siapapun yang nantinya menjabat sebagai Kapolda Bali.
"Luar biasanya Bapak Kapolda sekarang, yaitu Bapak Ida Bagus Kade Putra Narendra yang membuat rumah jabatan ini," kata Giri dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali.
Pemkab Badung juga membangun gedung Polres Bandara bernilai Rp 20 miliar lebih, asrama poliklinik Polres Badung Rp 24 miliar lebih dan pengaspalan jalan lingkungan Mako Brimob Polda Bali Rp 2 miliar lebih. "Jadi, total anggarannya adalah Rp 72 miliar lebih," ujar Giri Prasta.
Giri Prasta mengatakan akan terus melengkapi kebutuhan jajaran Polda Bali sampai ke tingkat Polsek. Harapannya, akan terwujud Bali yang aman, nyaman dan tertib, sehingga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Bali.
"Itulah maka kami di Badung tegak lurus dengan Polri, karena kami cinta pada Polri dan sayang kepada masyarakat Pulau Dewata, karena kami sadar siapapun yang menjadi pemimpin baik gubernur, bupati atau wali kota harus dekat dengan forkopimda," tuturnya.
Sementara itu, Putra Narendra mengungkapkan sarana dan prasarana merupakan aspek pendukung dalam pelaksanaan tugas Polri. Sarana dan prasarana yang memadai dan modern tentunya akan meningkatkan motivasi bagi personel dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, kami terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas kepolisian," sebutnya.
(hsa/dpw)
