.webp)
Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Udayana (Unud) I Made Anom Wiranata menyebutkan penampilan Prabowo Subianto kurang memuaskan dalam debat calon presiden (capres) Minggu malam (7/1/2024). Padahal, Prabowo seharusnya bisa menjelaskan dengan baik karena masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Anom mengatakan Prabowo punya kesempatan menjelaskan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan saat sawala. Apalagi, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran Rp 134,32 triliun pada 2023.
"Pak Prabowo seperti tidak terlihat ilmu pertahanannya, tidak menampilkan dengan anggaran yang besar itu ngapain saja," kata Anom kepada detikBali, Minggu malam (7/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu malam. Tema debat kali ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Menurut Anom, Prabowo terlihat lebih fokus untuk menjawab serangan bertubi-tubi yang dilontarkan oleh pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Misalkan, saat capres nomor urut 1 itu mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Prabowo selama jadi menteri pertahanan dan alasan membeli pesawat tempur bekas.
Ganjar, Anom melanjutkan, juga menyerang Prabowo sebagai menteri pertahanan. Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu menyodorkan sejumlah data saat berdebat.
Anom sependapat dengan kritikan Ganjar yang menyoroti tak optimalnya kerja sama dalam proyek alat utama sistem senjata (alutsista). Misalkan, kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembuatan jet tempur, Korea Fighter X dan Indonesia Fighter X (KFX/IFX).
Sebagai informasi, Indonesia dan Korea Selatan sepakat membuat KFX/IFX. Nilai proyek itu mencapai US$ 8 miliar atau Rp 121,35 triliun.
Proyek itu diperkirakan bisa memproduksi 120 jet tempur untuk Korea Selatan dan 48 jet tempur untuk Indonesia. Adapun, Indonesia menanggung 20 persen pembayaran dan mendapatkan transfer teknologi jet tempur. Namun, realisasi dari kerja sama itu belum jelas karena keterbatasan anggaran Indonesia.
"Nggak bisa proyek itu dibatalkan di tengah jalan. Wasting time (buang-buang waktu)," ujar Anom.
(gsp/nor)
