.webp)
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali I Made Mudarta merespons wacana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) 2024. Ia mengaku masih menunggu arahan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Meski begitu, Mudarta menegaskan sejak awal aspirasi daerah mendorong agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat menjadi bacawapres yang mendampingi Anies. Menurutnya, AHY memiliki rekam jejak yang memadai untuk ikut dalam kompetisi Pilpres 2024 dengan menjadi bacawapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di internal partai tangguh menghadapi badai. Latar belakang keluarganya, dari bapaknya sampai dengan kakeknya yang berjasa pada negara. Dari segi survei juga (masuk hitungan)," kata Mudarta kepada detikBali, Jumat (1/9/2023).
Mudarta mengungkapkan aspirasi kader Demokrat di daerah berharap adanya perubahan ke arah lebih baik dan sejahtera. Menurutnya, semangat perubahan ini idealnya dibentuk oleh partai-partai politik di luar koalisi pemerintahan.
"Tentu dengan harapan koalisi ini dijalankan sesuai poin-poin koalisi. Namun, per 29 Agustus 2023 itu tidak jalan," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat membocorkan bakal cawapres yang disebut telah disepakati oleh NasDem dengan PKB. NasDem dituding secara sepihak mengusung paket Anies Baswedan-Cak Imin. Demokrat menilai langkah NasDem yang mengusung Cak Imin sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan yang diusung koalisi.
"Harusnya, elitenya memberikan contoh yang baik. Apa yang disepakati harus dipatuhi. Kalau kesepakatan ini saja dilanggar apalagi yang lain. Para elite yang sudah top saja dikhianati apalagi masyarakat," imbuh Mudarta.
Di sisi lain, Mudarta menyebut Demokrat Bali sampai sejauh ini belum ada memasang baliho Anies Baswedan sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia. Mudarta pun enggan berkomentar terkait sikap partainya seusai mencuatnya duet Anies-Cak Imin.
"Nanti ada pengarahan dari Majelis Tinggi. Karena menyangkut koalisi dan sebagainya itu menjadi kewenangan Majelis Tinggi. Kebetulan di Bali belum ada pasang baliho Anies," tandasnya.
(iws/iws)
