.webp)
Sebab, rancangan ini bisa membuat alokasi kursi partai moncong putih bergeser. Terutama di daerah pemilihan Badung dan Buleleng.
Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Bali Made Suparta menyikapi santai. Ia menegaskan PDIP memilih patuh terhadap konstitusi yang berlaku.
"Yang pertama kami taat asas, taat peraturan. Sementara dari azas peraturan itu, masih seperti Dapil yang 2019, tidak ada masalah," ujar Suparta, kepada detikBali, Kamis (19/1/2023).
Lebih lanjut Suparta memastikan pergeseran alokasi kursi di Buleleng dan Badung tidak akan memengaruhi perolehan suara PDIP di Bali pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kalau secara faktual, PDIP tidak terdampak. Buleleng masih 12, Badung masih enam. Keputusan di pusat itu (saat ini) Dapilnya masih tetap, 2022 itu Buleleng masih 12, Badung masih enam, kabupaten yang lain juga masih begitu," kata Suparta.
PDIP optimistis perolehan suara mereka di Pemilu 2024 mendatang tak berubah. Mereka bahkan sesumbar bisa menambah jumlah kursi di DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten.
"Masih tetap. Yang penting kursi di pusat masih kita dapat, atau tambah lagi satu. Kemudian, di provinsi nanti kita tambah lagi, 4-5 kursi kita tambah dan kota. Begitu, nambah semua," jelasnya.
Terkait persaingan di Pemilu 2024, PDIP menilai bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar juga tak terlalu berdampak karena strategi partai sudah terukur.
"Bali nggak ngaruh (kehadiran Ridwan Kamil ke Golkar), di Bali sudah terukur bahkan PDIP di Bali sebagai barometer semangat demokrasi untuk daerah lain. Harus optimis karena pimpinan kita mengajarkan kita untuk harus optimis," tandasnya.
(BIR/nor)
