Lanal Denpasar Sebar Pasukan di Pelabuhan Jelang KTT G20

Lanal Denpasar Sebar Pasukan di Pelabuhan Jelang KTT G20

Tim detikBali - detikBali
Selasa, 08 Nov 2022 16:33 WIB
Patroli TNI AL di Perairan Benoa.
Foto: Patroli TNI AL di Perairan Benoa. (Istimewa)
Denpasar -

Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V selaku Subsatgas Pam Pelabuhan bersama satuan TNI dan Polri menyiapkan pengamanan untuk KTT G20 di Nusa Dua, Bali 15-16 November. Lanal Denpasar sudah menempatkan pasukan di Pelabuhan Benoa Bali.

Dansubsatgas Pam Pelabuhan Kolonel Marinir I Dewa Nyoman Gede Rake Susilo mengatakan bahwa subsatgas Pam Pelabuhan telah menempatkan personel pasukannya di beberapa titik. Yakni di pelabuhan Benoa, Jalur Tol Laut Bali Mandara dan sektor laut di bawah Landasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Pelaksanaan tugas yang diemban oleh Subsatgas Pam Pelabuhan terdiri dari Unsur personel organik dari Pangkalan TNI AL Denpasar, Pangkalan TNI AL Banyuwangi dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V Surabaya, serta unsur Patroli Patkamla Lanal Denpasar," kata Rake Susilo dalam rilis yang dikirimkan kepada detikBali, Selasa (8/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disamping dari Lanal Denpasar TNI Angkatan Laut juga akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada November 20 22. Pengerahan belasan KRI ini untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 pada sektor perairan.

"Sementara ini kita siapkan 12 KRI yang kita siapkan (untuk pengamanan KTT Presidensi G20 di Bali)," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Armada (Koarmada) I beberapa waktu lalu.

Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TSNB Hutabarat selaku Komandan Satuan Tugas Laut akan dipercaya menjadi Komando Pengendali Operasi (Kodalops) Pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan Bali. Kasal menyebut Pangkoarmada II mempunyai tugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia dan Bali pada khusunya.

"Nanti harus dalam satu kendali karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka," ujar Kasal.




(hsa/dpra)

Hide Ads