Banjir Terparah, Bupati Jembrana Ancam Cabut Hak Kelola Hutan

Foto: Material banjir bandang yang didominasi potongan pohon hutan berukuran besar di rumah warga, Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Jembrana, Bali Rabu (19/10/2022). (I Ketut Suardika/detikBali)

Jembrana -

Kayu-kayu hutan berdiameter raksasa terbawa arus banjir bandang yang menerjang Jembrana. Banyak warga termasuk Bupati Jembrana kemudian menduga kerusakan hutan yang ada di hulu sungai menjadi penyebab banjir.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyebut, banjir tahun ini terparah dibandingkan kejadian serupa empat tahun yang lalu. Dia pun mengancam mengajukan pencabutan hak pengelolaan hutan oleh kelompok tani.

"Kemarin (Senin) saya juga sudah langsung mengadakan rapat dengan Dinas PU Provinsi dan Balai termasuk seluruh kepala dinas kemarin saya minta tidak ada yang berkantor. Semua turun ke masyarakat," katanya Selasa (18/10/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faktor utama, kata Tamba, memang karena alam, namun faktor lainnya juga diduga karena adanya masyarakat merambah hutan. Terbukti dari material banjir yang terbawa banyak kayu yang hanyut sudah membuktikan adanya penebangan pohon untuk alih fungsi hutan.

"Saya sudah peringatkan ketua kelompok tani hutan, nanti akan saya kumpulkan masyarakat yang memanfaatkan hutan. Apabila masih terjadi banjir saya akan cabut hak untuk pengelolaan hutan. Saya akan berkoordinasi dengan bapak gubernur karena izin hak pengelolaan hutan oleh pemerintah provinsi," tegasnya

Bupati menambahkan, selain banjir bandang di sungai Biluk Poh, beberapa titik wilayah lain di Jembrana juga terjadi banjir. "Banjir tidak hanya terjadi di sini, di Desa Yehembang, di Jembrana hingga di Melaya juga terjadi banjir," tukasnya.

Selengkapnya simak halaman selanjutnya

Sebelumnya, Walhi juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan di Bali, yang menyebabkan bencana alam akibat cuaca ekstrem dan intensitas hujan tinggi, seperti banjir dan longsor. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Bali sangat kurang, mulai dari sistem drainase, kurangnya vegetasi di dataran tinggi atau lahan curam untuk menahan longsor.

"Hal tersebut pastinya akan memberikan efek domino yang sangat signifikan terhadap perubahan iklim, di mana ketika perubahan iklim secara signifikan terus berjalan, maka kita akan mendapati bencana seperti ini. Apabila hal tersebut masih terus dilakukan, maka kita juga akan menemukan hal-hal serupa berupa bencana dengan intensitas waktu yang makin cepat," papar Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata, Selasa (18/10/2022).

Terpisah, UPTD KPH Bali Barat Agus Sugiyanto, seizin Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali membantah penyebab banjir bandang akibat kerusakan hutan.

Ia mengatakan, dari karakter Daerah Aliran Sungai (DAS) penyaringan ini adalah DAS lintas kabupaten yang memiliki panjang lebih dari 30 kilometer.

"Jadi hulunya ada di Buleleng. Jadi kawasan sungai kita ini ada lingkup kabupaten dan ada yang lintas kabupaten, yang panjangnya lebih dari 30 kilometer," kata Agus, saat dikonfirmasi detikBali, Rabu (19/10/2022).