Datangi KLHK, WALHI Sebut Terminal LNG Hancurkan Mangrove-Hilangkan Hak Nelayan

Datangi KLHK, WALHI Sebut Terminal LNG Hancurkan Mangrove-Hilangkan Hak Nelayan

Tim detikBali - detikBali
Jumat, 23 Sep 2022 07:00 WIB
WALHI dan bendesa adat Intaran audiensi ke KLHK soal penolakan proyek terminal LNG di kawasan mangrove, Kamis
Foto: WALHI dan bendesa adat Intaran saat audiensi ke KLHK soal penolakan proyek terminal LNG di kawasan mangrove, Kamis (23/9/2022)
Bali -

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI, Parid Ridwanuddin menyebut proyek pembangunan terminal LNG memiliki dua kesalahan utama. Kesalahan itu antara lain, pertama, akan menghancurkan hutan mangrove dan terumbu karang yang dilindungi oleh UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Kedua, menghilangkan hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang dilindungi oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Hal itu disampaikannya, saat melakukan audiensi dengan pejabat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022).

Menurut Parid, rencana pembangunan terminal LNG di Tahura, yang merupakan Kawasan konservasi mangrove seluas 14,5 hektar bertentangan dengan rencana pemerintah Indonesia yang akan merestorasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai dengan tahun 2024. Isu hutan mangrove banyak disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di banyak forum internasional.


Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah dan sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 hektar sampai dengan tahun 2024. Menurut Presiden Jokowi, rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu cara untuk menciptakan laut yang sehat. Ini merupakan kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia yang notabene negara kepulauan terbesar di dunia.

Proyek pembangunan LNG yang akan menghabiskan hutan mangrove seluas 14,5 hektar ini, akan mendorong pelepasan karbon dalam jumlah banyak. Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2018), setiap satu hektar lahan mangrove, mampu menyerap karbon dioksida 39,75 ton per tahun. Jika dihitung, 14,5 hektar wilayah mangrove dapat menyerap 576, 375 ton karbon per tahun.

"Jika luasan itu hilang, maka akan ada 5.763, 75 ton karbon yang hilang dalam 10 tahun ke depan. Artinya, pembangunan proyek LNG itu secara ekologis tidak ramah lingkungan karena akan mendorong pelepasan karbon dalam jumlah banyak," ungkap Parid, melalui siaran pers yang diterima detikBali, Kamis (22/9/2022).

Atas dasar itu, Bendesa Adat Intaran Bali bersama dengan Eksekutif Daerah WALHI Bali dan Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan sejumlah desakan sebagai berikut:

1. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem untuk mengembalikan peruntukan Blok Pengelolaan Tahura Ngurah Rai Bali menjadi Blok Perlindungan pada Tapak Terminal LNG Sidakarya.

2. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, untuk mengevaluasi dan mencabut izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) yang telah dikeluarkan untuk pembangunan terminal LNG.

3. Mendesak Gubernur Bali untuk menghentikan seluruh agenda yang membahas peninjauan kembali dan/atau revisi PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang melegalisasi pembangunan Terminal LNG di kawasan Mangrove dan Pesisir Sanur.



Simak Video "Warga Intaran Tolak Pembangunan Terminal LNG di Hutan Mangrove "
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)