Jembrana, Bali, menjadi kabupaten pertama di Indonesia, yang menerapkan satu data dari desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals) desa sebagai pondasi utama dalam melaksanakan pembangunan. Program ini diresmikan langsung oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Kalau kita mau data yang valid, update, akurat, sudah di-upgrade dan berskala mikro, itu adanya di desa. Nah, yang menarik di Jembrana ini bukan hanya desa, tetapi juga kelurahan yang didata berbasis SDGs. Sehingga total kawasan di Jembrana sudah terdata dengan bagus," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Gedung Mendopo Kesari Negara, Jembrana, Selasa (20/9/2022).
Data ini juga diintegrasikan dengan kebutuhan seluruh OPD. Menurut Abdul Halim Iskandar, hal inilah yang membedakan Jembrana dengan tempat lain, pengembangan SDGs desa menjadi SDGs kabupaten, yang basisnya tetap pada desa/kelurahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain data berbasis SDGs desa, Menteri Desa PDTT turut menyerahkan piagam penghargaan desa mandiri atas komitmen bupati dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga mencapai status mandiri, maju, dan berkembang.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan pentingnya data yang valid untuk pembangunan. Ia meyakini, melalui data yang terkumpul dengan baik, berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat akan mudah terdeteksi.
"Ketika mudah terdeteksi, maka pimpinan akan mudah mengambil langkah tepat sasaran sesuai permasalahan yang terjadi. Di sinilah bupati berhasil menyelesaikan kesenjangan yang selama ini menjadi permasalahan setiap daerah, yaitu antara data, fakta, dan perencanaan," jelasnya.
Selain itu, melalui data desa berbasis SDGs, Jembrana sudah memiliki sebuah proses perencanaan yang berbasis data. Artinya pembangunan yang dilakukan betul-betul dirancang sesuai prioritas penyelesaian masalah. Sehingga mempermudah terwujudnya percepatan berbagai hal sesuai visi misi.
"Karena permasalahannya ada dan terdeteksi. Sementara masalah utama yang dihadapi setiap daerah adalah ketidaktahuan akan masalah. Nah, ketika mengetahui masalah, maka pasti akan bisa mencari solusi tepat dan sesuai permasalahan. Itu berarti model pembangunan yang digarap bupati akan sesuai dengan penyelesaian masalah," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan apresiasi atas penghargaan dari Menteri Desa PDTT serta diluncurkannya Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD). Menurutnya, JSDDD akan memberikan gambaran dan perencanaan dari awal apa yang mau digarap dan dikerjakan, karena permasalahan mikro sudah terlihat dari data itu.
"Saya meyakini kecepatan, akurasi, dan transparansi akan jauh lebih detil dengan memiliki data," ucap mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali itu.
Melalui penggunaan data yang akurat, lanjutnya, akan memudahkan dalam membantu perekrutan tenaga kerja seiring masuknya investasi ke Jembrana. Dengan cara memberikan data jumlah KK sesuai jenis kelamin kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Wilayah asal tenaga kerjanya dari desa dan wilayah operasional perusahaan tersebut.
"Sehingga, melalui data itu sekaligus membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran," tukasnya.
Selain itu, dengan dimulai ground breaking pembangunan jalan tol di Bali, pihaknya juga sudah memiliki data yang dibutuhkan terkait kondisi penduduk Jembrana di wilayah sepanjang jalan tol. Data tidak hanya tentang kondisi penduduk, tapi juga potensi ekonomi di wilayah tersebut.
(irb/irb)