Aturan Mutasi Akan Diperketat, PNS Harus Mengabdi Dulu di Desa

Aturan Mutasi Akan Diperketat, PNS Harus Mengabdi Dulu di Desa

Tim detikFinance - detikBali
Jumat, 16 Sep 2022 22:25 WIB
Jakarta-Indonesia, civil servants within the TNI AU attend the flag ceremony to commemorate the 71th anniversary of the Air Force.
Foto: ilustrasi ASN (Getty Images/Yamtono_Sardi)
Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bakal memperketat aturan mutasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para PNS diminta mengabdi dulu di desa-desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Azwar Anas mengatakan, banyak kasus ASN mengajukan perpindahan setelah ditempatkan di daerah. Sehingga mengakibatkan daerah seperti Papua dan Maluku kekurangan tenaga ASN.

"Tapi sayangnya setelah ditempatkan, mereka setahun dua tahun minta pindah ke Jawa, minta pindah ke kota. Akhirnya di perbatasan seperti di Papua, di Maluku kekurangan tenaga dokter, kekurangan tenaga ASN," katanya dalam acara pemerimsaan kesehatan dan pengobatan gratis oleh DPC PDIP di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jumat (16/9/2022), dikutip dari detikFinance.


Isu pemerataan SDM menjadi fokus bagi Azwar Anas. Persebaran ASN disebutnya kurang merata, yang salah satunya disebabkan oleh ASN yang mengajukan perpindahan.

Jika polanya seperti ini, ia menyebut ratusan ribu formasi ASN pun tidak akan cukup. Padahal setiap tahun Presiden Jokowi memberi perhatian terhadap formasi ASN.

Terkait hal ini, ia menyebut Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ke depannya akan ada sistem yang mengunci ASN sehingga dalam waktu tertentu mereka tidak bisa pindah ke kota.

"Yang ikut tes ASN untuk waktu tertentu dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa, supaya mengabdi dulu di desa-desa. Kalau nggak, nanti di desa dia hanya cari tempat formasi lalu pindah ke kota," imbuhnya.

Jika hal ini terjadi, daerah akan kekurangan tenaga kesehatan yang mumpuni. Selain itu daerah juga akan kekurangan tenaga pendidik yang bagus.



Simak Video "Komnas HAM Temui Kapolrestabes Semarang, Bantu Usut Kasus Mutilasi PNS"
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)