.webp)
Alumni SMA Bali Mandara dan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali menyesalkan tertutupnya ruang diskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster dan DPRD Bali terkait polemik SMA Bali Mandara.
Gubernur Bali Wayan Koster bersikeras untuk tetap pada keputusannya mengubah status SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler per tahun ajaran 2022/2023.
Dengan keputusan tersebut, SMA/SMK Negeri Bali Mandara mulai melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara reguler, sama seperti sekolah negeri lainnya di Bali, yakni pada Rabu (22/6/2022) hingga Sabtu (25/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Alumni SMA Bali Mandara, I Made Gede Eris Dwi Wahyudi mengaku, dirinya dan alumni lainnya merasa sangat kecewa akan keputusan dari Pemprov Bali tersebut.
"Kami sangat kecewa sekali dan kekecewaan ini sangat bertubi-tubi karena dari awal kami bersurat dan segala macam upaya kami tidak pernah diberikan ruang untuk berdiskusi," kata Eris, Rabu (22/6/2022).
Dirinya pun menyayangkan berbagai alasan di balik kebijakan perubahan status SMA Bali Mandara tersebut. Sementara itu, baik dari pihaknya maupun FKPP Bali telah menyiapkan berbagai kajian hingga solusi, agar kebijakan tersebut dapat dikaji ulang.
Namun, hingga kini permintaan untuk berdiskusi dengan DPRD dan Gubernur Bali tersebut tak pernah sekali pun terjadi.
"Ditambah dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP, red) yang kami tuntutkan ke DPRD kemarin juga tidak kunjung diberikan arah yang jelas. Jadi, janji RDP kemarin hanya ilusi dan janji semata," tambahnya.
Sementara itu Ketua FKPP Bali, I Ketut Sae Tanju menuturkan, pihaknya telah mengkonfirmasi ulang melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, soal ajakan diskusi saat alumni SMA Bali Mandara-FKPP Bali mendatangi DPRD Bali, Senin (20/6/2022) lalu.
"Jawabannya beliau (Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, red) sudah berkoordinasi dengan Gubernur, tapi Gubernur tetap pada keputusannya dan tidak mau berdialog lagi," kata Ketua FKPP Bali, I Ketut Sae Tanju.
Dirinya pun sangat menyayangkan sikap Gubernur Bali, dan menilai Gubernur tidak mengindahkan polemik tersebut.
"Kita harus bersabar saja pada akhirnya melihat perilaku pimpinan atau Gubernur kita yang tidak mau diajak berdialog untuk menyempurnakan kajian dan tetap kukuh pada keputusannya. Ini artinya Gubernur kita adalah orang yang tidak mau menyerap aspirasi," kata Ketua FKPP Bali, I Ketut Sae Tanju.
Menurutnya, kini FKPP Bali akan kembali pada fokus utamanya, yakni melakukan aksi dengan turun ke masyarakat untuk mencari siswa-siswa yang tidak mampu agar dapat diberikan bantuan sehingga dapat meneruskan pendidikannya.
"FKPP Bali tidak akan berhenti hanya karena Gubernur Bali tidak mau berdialog dan tidak mau merubah kebijakannya. Kami akan buktikan secara gerak bersama dan gotong royong berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara membantu semaksimal yang bisa kami lakukan," katanya.
(kws/kws)
