
Kakorlantas: Aglomerasi Diatur Pemda, PPKM Mikro Tumpuannya
Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyebut kebijakan aglomerasi merupakan kewenangan pemda. Ada titik-titik penyekatan untuk mengontrol mobilisasi masyarakat.
Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyebut kebijakan aglomerasi merupakan kewenangan pemda. Ada titik-titik penyekatan untuk mengontrol mobilisasi masyarakat.
Satgas COVID-19 melarang mudik di wilayah aglomerasi atau kerap disebut 'mudik lokal'. Kebijakan larangan mudik lokal ini dinilai tak akan efektif.
Larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi mulai resmi diterapkan. Ini makna dan daftar wilayah aglomerasi yang dimaksud.
Sejumlah pemerintah di wilayah aglomerasi Jabodetabek angkat suara usai mudik lokal dilarang. Ini tindakan yang dilakukan.
Pemerintah mengumumkan larangan mudik lokal di kawasan aglomerasi. Tapi pergerakan lain non-mudik dibolehkan di wilayah aglomerasi. Bagaimana pengawasannya?
Delapan wilayah aglomerasi yang ditetapkan pemerintah bukan berarti boleh melakukan mudik. Itu artinya, mudik lokla juga dilarang dilakukan.
Satgas Penanganan COVID-19 mengumumkan larangan mudik lokal di kawasan aglomerasi dengan catatan kegiatan nonmudik diizinkan. Aturan ini disoroti Komisi IX DPR.
Masyarakat di wilayah aglomerasi Bandung Raya masih bisa beraktivitas di Kota Bandung selama larangan mudik. Tapi, masyarakat perlu melengkapi dokumen kesehatan
Pemerintah menetapkan larangan mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Jika nekat mudik, ada sejumlah sanksi yang sudah menanti.
PT KAI Daop 8 Surabaya belum menjual tiket jarak jauh untuk perjalanan 6-17 Mei. KAI masih menunggu arahan dari pemerintah.