
Laporan Polisi Nikita Mirzani ke Razman Arif Nasution Disetop
Razman Arif Nasution umumkan penghentian penyelidikan laporan Nikita Mirzani terkait data pribadi. Kasus penganiayaan Razman terhadap Nikita masih berlanjut.
Razman Arif Nasution umumkan penghentian penyelidikan laporan Nikita Mirzani terkait data pribadi. Kasus penganiayaan Razman terhadap Nikita masih berlanjut.
Isu perlindungan data bukan lagi penting tapi sudah sangat genting. Ditambah lagi, UU PDP menuntut perusahaan atau lembaga untuk mematuhinya.
Perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan semua orang. Namun, itu semua tidak mungkin tanpa ada keamanan siber.
Masih banyak aspek substansial yang harus ditindaklanjuti, dan celah hukum berkaitan dengan keamanan siber yang harus diisi oleh pemerintah dan ahli hukum.
UU Perlindungan Data Pribadi disahkan pada 17 Oktober lalu. Namun belum 2 bulan sejak disahkan, UU itu sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Euforia menyambut lahirnya Undang-Undang Nomor 27 ahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terlihat menggema di banyak tempat.
UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada pertengahan September lalu. Pakar keamanan mendesak agar pemerintah segera membentuk lembaga PDP.
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2022. Begini isinya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU Perlindungan Data Pribadi. UU itu diberi nomor 27 tahun 2022.
UU PDP lahir sebagai upaya perlindungan Data Pribadi Warga Negara, perlu diimbangi kemampuan stakeholders (korporasi) meningkatkan sistem keamanan sibernya.