detikNewsRabu, 07 Mei 2025 19:38 WIB
Ketua KPK: Sejumlah Pasal UU BUMN Membatasi Kewenangan Usut Korupsi
KPK menyimpulkan bahwa kerugian BUMN juga merupakan kerugian keuangan negara yang padanya dapat dipidanakan.
detikNewsRabu, 07 Mei 2025 19:38 WIB
KPK menyimpulkan bahwa kerugian BUMN juga merupakan kerugian keuangan negara yang padanya dapat dipidanakan.
detikNewsRabu, 07 Mei 2025 19:26 WIB
Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara
detikNewsRabu, 07 Mei 2025 09:05 WIB
MAKI mengaku kecewa disahkannya UU BUMN yang di dalamnya mengatur pasal bahwa direksi ataupun komisaris perusahaan BUMN bukan lagi penyelenggara negara.
detikNewsRabu, 07 Mei 2025 07:16 WIB
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengingatkan aturan di UU BUMN itu bukan berarti direksi BUMN bisa bebas melakukan korupsi.
detikNewsRabu, 07 Mei 2025 06:46 WIB
Pukat UGM mengaku khawatir UU BUMN ini bisa membuat KPK tidak lagi bisa menjerat direksi yang melakukan korupsi.
detikFinanceSelasa, 06 Mei 2025 17:09 WIB
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo membantah direksi BUMN kebal hukum setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
detikNewsSelasa, 06 Mei 2025 13:17 WIB
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai direksi BUMN masih bisa diproses jika melakukan tindak pidana korupsi.
detikNewsSelasa, 06 Mei 2025 09:10 WIB
Kini jajaran direksi BUMN tak lagi masuk dalam golongan penyelenggara negara. Hal itu berdasarkan UU BUMN yang baru dan kini tengah dikaji KPK dan Kejagung.
detikFinanceSenin, 05 Mei 2025 17:19 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN tetap bisa ditindak hukum jika terlibat korupsi.
detikNewsSenin, 05 Mei 2025 15:53 WIB
Kejagung menyatakan bakal mengkaji penerapan aturan UU BUMN yang baru. Sebab, aturan baru itu menyebut direksi dan komisaris bukan lagi penyelenggara negara.