
Tes Alih Status Pegawai KPK Dinilai Upaya Mematikan KPK
Direktur Pusat Studi Konsitutusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti mengenai tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Pusat Studi Konsitutusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti mengenai tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mempertanyakan kompetensi 5 lembaga pembuat soal tes wawasan kebangsaan itu.
Pertanyaan nyeleneh dalam TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik. Urusan doa qunut hingga jilbab ada pertanyaan TWK pegawai KPK.
KPK menepis tidak bertanggungjawab usai melempar bola panas usai menyebut soal dan materi wawancara dalam tes disusun oleh BKN dan lembaga terkait lainnya.
KPK menyebut semua materi pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang menjadi polemik disusun oleh BKN dan 4 instansi lainnya, seperti apa profil BKN?
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menilai tak lolosnya asesmen TWK bagi pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar penghentian kerja pegawai KPK.
Persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara masih terus disorot. Kini kekhawawtiran atas kinerja KPK mulai muncul.
TWK di KPK terus menuai kritik. Kini, Lakpesdam PBNU meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan TWK itu. Sekalian, Komnas HAM juga diminta turun tangan.
Dirsoskam Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono termasuk satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Giri juga membenarkan nama lain, termasuk Novel Baswedan.
Menurut Johan Budi, TWK sebagai salah satu syarat alih status ke ASN tersebut seharusnya tidak boleh sampai memberhentikan pegawai KPK.