
Soal Dugaan Mahar Politik PKS, Panwaslu Nilai Belum Ada Transaksi
Panwaslu memeriksa Bob Hasan, ketua tim advokasi Brigjen (Purn) Siswandi-Euis Fety Fatayaty, terkait dugaan mahar politik yang dilakukan PKS Kota Cirebon.
Panwaslu memeriksa Bob Hasan, ketua tim advokasi Brigjen (Purn) Siswandi-Euis Fety Fatayaty, terkait dugaan mahar politik yang dilakukan PKS Kota Cirebon.
Sejumlah bukti-bukti yang Siswandi serahkan itu salah satunya tentang percakapan mahar politik.
Dugaan permintaan mahar politik yang dilakukan PKS terhadap Siswandi menuju episode terakhir. Siswandi yang gagal diusung Koalisi Umat diperiksa Panwaslu.
Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso dicecar 27 pertanyaan oleh Panwaslu dan Bawaslu terkait adanya dugaan mahar politik yang diminta PKS kepada Brigjen Siswandi.
Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani menjadi orang pertama yang diperiksa Panwaslu terkait dugaan mahar politik yang diminta PKS terhadap Brigjen Siswandi.
Parpol tak transparan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini membuat isu adanya mahar muncul dalam kontestasi politik. Contohnya kasus La Nyalla dan Siswandi.
Brigjen Pol Siswandi menuding PKS meminta mahar miliaran rupiah yang tak disanggupinya, hingga dia gagal maju Pilwalkot Cirebon. PKS membantahnya.
Brigjen Pol Siswandi menuding PKS meminta mahar miliaran rupiah yang tak disanggupinya, hingga dia gagal maju Pilkada 2018.
Brigjen Pol Siswandi merasa kecewa dengan DPD PKS Kota Cirebon. Dia merasa langkahnya untuk maju di Pilwalkot Cirebon 2018 dijegal PKS.
"Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran," ujar Brigjen Pol Siswandi.