
Swastanisasi Air di DKI, Dimulai Zaman Soeharto Diakhiri Anies
Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air ibu kota dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. Privatisasi air di Jakarta dimulai sejak era Presiden Soeharto.
Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air ibu kota dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. Privatisasi air di Jakarta dimulai sejak era Presiden Soeharto.
"Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih," kata Anies.
"Ketika dikelola oleh swasta selama 20 tahun terakhir ini kita tidak menyaksikan ada pertumbuhan yang signifikan," kata Anies.
"Terkait kerja sama itu, dalam waktu dekat ini Pak Gubernur akan memberikan keputusan terkait kerja sama itu. Mohon tunggu saja," kata PAM Jaya.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan (setop) swastanisasi air bersih.
DPRD DKI ingin Pemprov DKI bisa menaati putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai swastanisasi air di Jakarta tersebut.
Anies siang tadi menerima perwakilan pendemo dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Anies menyatakan akan melaksanakan putusan MA.
Pendemo juga mengingatkan Anies untuk tidak ada tipu-tipu soal komitmen menjalani putusan MA.
Sejumlah orang berdemo menolak swastanisasi air di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya mereka mandi bersama.
Massa menuntut Pemprov DKI menyediakan air bersih bagi masyarakat DKI.