
HMI Desak Heru Budi Hartono Setop Swastanisasi Air dan Patuhi MK
HMI Jabodetabeka-Banten khawatir swastanisasi air di Jakarta berlanjut setelah kontrak Palyja dan Aetra berakhir. Mereka mendesak Heru Budi Hartono patuh MK.
HMI Jabodetabeka-Banten khawatir swastanisasi air di Jakarta berlanjut setelah kontrak Palyja dan Aetra berakhir. Mereka mendesak Heru Budi Hartono patuh MK.
Sekelompok warga melayangkan surat peringatan ke Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Surat peringatan itu mendesak Heru menghentikan praktik swastanisasi air.
Anies mengungkapkan alasan belum banyaknya jaringan air bersih yang menjangkau seluruh masyarakat karena lambatnya pembangunan jaringan pipa oleh pihak swasta.
Anies Baswedan ingin memastikan kebijakan DKI sesuai ketentuan hukum.
KPK menyoroti polemik pengelolaan air oleh swasta di DKI Jakarta.
MA memutuskan gugatan warga tidak dapat diterima sehingga pengelolaan air minum Jakarta oleh swasta masih legal. Di tingkat kasasi, putusan berbunyi sebaliknya.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengkritik Palyja yang dinilai tidak kooperatif terhadap pengelolaan air. Apa penjelasan Anies?
Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI akan berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim tersebut akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air.
"PAM Jaya dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM Jaya," ucap Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo.
Anies didesak mengungkap angka kerugian pemerintah daerah karena air di DKI dikelola swasta. Hal itu harus dilakukan sebelum negosiasi ulang pengelolaan air.