
Setiap Pekerja Wajib Ikut Tabungan Perumahan Rakyat, UU Tapera Digugat ke MK
Dua karyawan swasta di Jakarta menggugat UU Nomor 4 Tahun 2016. Ini terkait kewajiban setiap pekerja mengikuti program tabungan perumahan rakyat.
Dua karyawan swasta di Jakarta menggugat UU Nomor 4 Tahun 2016. Ini terkait kewajiban setiap pekerja mengikuti program tabungan perumahan rakyat.
PAN meminta pemerintah tidak hanya mengkhususkan program ini untuk PNS, tapi juga kepda guru honorer. Sebab, menurutnya, pendapatan guru honorer masih minim.
Pemerintah mengalokasikan Rp 2,5 triliun sebagai modal awal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam APBN 2018.
BP Tapera dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan pekerja. Hasil pengelolaannya akan dikembalikan ke pekerja dalam berbagai bentuk terkait pemilikan rumah.
Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hanif Dakiri, dan Menteri PUPR Basuki Muljono, menggelar rapat mematangkan pembentukan BP Tapera agar pekerja mudah miliki rumah
Komite Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) saat ini telah terbentuk bertujuan untuk menghimpun dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
REI menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XV di Jakarta, 28-30 November 2016. Acara ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengusaha menolak Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan, tapi pengusaha punya solusi.
Tata cara penyelenggaraan UU TAPERA dinilai mirip dengan BPJS Ketenagakerajaan sehingga tantangan yang akan dihadapi pun akan mirip.
BPJS Ketenagakerjaan punya alokasi sendiri untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya, namun hanya sedikit yang memanfaatkan