
10 RUU Usulan Baleg DPR Prioritas 2025: Revisi UU Kejaksaan hingga UU MD3
Baleg DPR mengusulkan 10 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. 10 RUU itu meliputi revisi UU Kejaksaan dan revisi UU MD3.
Baleg DPR mengusulkan 10 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. 10 RUU itu meliputi revisi UU Kejaksaan dan revisi UU MD3.
Adies mendengar ada beberapa fraksi yang akan mengusulkan revisi tersebut. Kendati demikian, usulan itu belum mendapat tanggapan dari fraksi lainnya.
Adi Prayitno menilai revisi UU MD3 yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2024 tak akan mengutak-atik penentuan Ketua DPR.
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berharap RUU MD3 tak menyentuh pasal penentuan jabatan Ketua DPR karena bisa menimbulkan kegaduhan politik.
Meski begitu, Bamsoet tak mempermasalahkan jika Jokowi tetap tak menandatangani UU MD3.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai kegentingan penerbitan Perppu atas UU MD3 telah jelas.
Pengesahan UU MD3 itu untuk semakin membuat posisi para anggota dewan ini nyaman duduk di parlemen.
Polri akan mengkaji Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi diwajibkan membantu DPR memanggil individu atau lembaga yang mangkir. Apa penjelasan Polri?
PPP memandang MKD seperti berlawanan dengan rakyat sebagai pemilih mereka.
Melalui revisi UU MD3, PDIP dapat jatah kursi pimpinan DPR. Aparat hukum yang ingin memeriksa anggota DPR juga harus seizin Presiden atas saran dari MKD.