
Instruksi Mendagri Dinilai Berpotensi Memakzulkan Kepala Daerah
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai instruksi Menteri Dalam Negeri berpotensi menjadi alat politik untuk memakzulkan kepala daerah.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai instruksi Menteri Dalam Negeri berpotensi menjadi alat politik untuk memakzulkan kepala daerah.
Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai setahun pemerintahan Jokowi cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut ada 5 tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dari mulai dari protokol COVID-19 hingga politik identitas.
Rapat Komisi VII DPR bersama Direktur Utama Holding Tambang BUMN diwarnai permintaan soal pelibatan penyaluran CSR. MKD DPR didesak memanggil anggota tersebut.
Rapat Komisi VII DPR dengan bos BUMN diwarnai permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam kegiatan CSR. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang tidak etis.
Kemenko Perekonomian menilai pernyataan Ray Rangkuti yang menyebut omnibus law berpeluang membuat presiden otoriter kurang tepat.
"Lebih mengkhawatirkannya mereka bekerja dalam bayangan minat Presiden. Dengan apa mereka bisa keluar dari situasi ini?" ujarnya. kata Ray Rangkuti,
"Satu terobos dari luar untuk ke dalam, satu perkuat dari dalam tidak akan keluar. Mana yang unggul? Tidak tahu, ini eksperimen baru," kata Ray Rangkuti.
Presiden Jokowi dinilai tidak berani mengambil sikap yang berlawanan dengan partai koalisinya. Jokowi diyakini tidak akan menerbitkan Perppu KPK.
Ray menduga terpilihnya La Nyalla tak lepas dari banyaknya anggota DPD yang punya afiliasi parpol. Tapi anggota DPD menegaskan DPD tak bisa dimanfaatkan parpol.