detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

Top Up & Tagihan

Detik Network

PPKM Darurat Saat Corona Makin Gawat

PPKM Darurat diputuskan dilaksanakan saat Corona makin gawat. PPKM Darurat akan dimulai 2 Juli 2021. Luhut & Airlangga mengomandani PPKM Darurat ini.

Selasa, 29 Jun 2021 19:27 WIB

Info COVID Indonesia Hari Ini: Opsi PPKM Darurat-Kasus Masih 20 Ribu

Informasi COVID Indonesia hari ini terkait lonjakan kasus. Berikut tentang PPKM darurat dan kasus harian Selasa (29/6).

Selasa, 29 Jun 2021 17:22 WIB

Opsi PPKM Darurat Mengemuka, WFH 100% Didorong Jadi Nyata

Wacana PPKM darurat mengemuka seiring dengan lonjakan kasus Corona di Indonesia. Kegiatan bekerja dari rumah atau WFH diusulkan agar diterapkan 100%.

Selasa, 29 Jun 2021 17:01 WIB

Ada Kabar PPKM Darurat, Ini Sebaran Zona Merah di Jawa

Lonjakan kasus Corona membuat banyak daerah berubah menjadi daerah zona merah dan memicu usulan PPKM Darurat. Berikut sebaran zona merah di Pulau Jawa

Selasa, 29 Jun 2021 16:56 WIB

Skenario Terburuk 1 Juta Kasus COVID-19 Harian Diprediksi Terjadi Agustus!

Kasus COVID-19 di Indonesia masih menembus angka 20 ribu, skenario terburuk disebut bisa terjadi Agustus dengan penambahan 1 juta kasus dan 5 ribu kematian.

Selasa, 29 Jun 2021 15:50 WIB

Opsi PPKM Darurat Mencuat, Pakar Usul Strategi 'Push and Pull'

Pemerintah disarankan membuat kebijakan push and pull dalam PPKM darurat ini. Bagaimana penerapannya?

Selasa, 29 Jun 2021 15:29 WIB

Pimpinan DPR Juga Dengar Kabar PPKM Darurat: Patut Diambil

Info pemerintah akan memberlakukan PPKM darurat di tengah melonjaknya COVID-19 beredar. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendengar info tersebut.

Selasa, 29 Jun 2021 15:17 WIB

Kisi-kisi Usulan PPKM Darurat: WFH 100% hingga No Dine In

Wacana PPKM darurat mengemuka seiring dengan lonjakan drastis kasus Corona (COVID-19) di Indonesia. Berikut kisi-kisinya.

Video 20Detik Selasa, 29 Jun 2021 14:47 WIB

Opsi PPKM Darurat Muncul Saat Corona Makin Menggila

Ada kabar pemerintah menggodok opsi PPKM darurat. Anggota Komisi XI DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan memang harus ada evaluasi soal kebijakan PPKM Mikro.