
Golkar Minta Anies Segera Terbitkan Pergub soal PPDB DKI 2021
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerbitkan pergub tentang teknis pelaksanaan PPDB DKI tahun 2021/2022.
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerbitkan pergub tentang teknis pelaksanaan PPDB DKI tahun 2021/2022.
Persoalan PPDB 2020 membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Pendidikan DKI digugat ke PTUN. Begini sikap Pemprov DKI Jakarta.
Federasi Guru Indonesia mencatat persoalan PPDB sejak 2017 hingga 2020 yang sering ditemukan terkait persoalan kekurangan daya tampung siswa.
"Saya membayangkan nanti PPDB itu adalah PPDB negeri dan swasta, sebagai satu kesatuan, policy-nya terintegrasi," kata Gubernur DKI Anies Baswedan.
Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Mereka memprotes soal reklamasi Ancol hingga PPDB DKI 2020.
Aristawidya Maheswari, siswa berprestasi dan mendapatkan penghargaan di bidang seni budaya tak lolos pada PPDB DKI karena tak memenuhi kriteria seleksi.
Banyak siswa tak mampu yang akhirnya masuk sekolah swasta akibat tergeser karena sistem PPDB. DPRD DKI meminta Anies menggratiskan biaya pendidikannya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menanggapi kabar siswa gagal lolos PPDB DKI meskipun memiliki banyak prestasi dan penghargaan di bidang seni rupa.
Tahun ajaran baru 2020/2021 sudah dimulai. Namun setidaknya ada 7.758 kursi dalam kuota PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 yang kosong.
Sejumlah massa menggelar aksi di depan Kemendikbud protes terhadap pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta.