
Kedaulatan Data di Era Digital Berbeda dengan Analog
Banyak pihak menentang PP No 71 Tahun 2019 (PP PSTE) karena dianggap mengganggu kedaulatan data. Namun pihak Kominfo punya pendapat lain soal itu.
Banyak pihak menentang PP No 71 Tahun 2019 (PP PSTE) karena dianggap mengganggu kedaulatan data. Namun pihak Kominfo punya pendapat lain soal itu.
Kominfo menyebut Pemerintah Indonesia berencana membangun server cloud di dalam negeri untuk menyimpan data strategis.
Kominfo menjawab sejumlah kritikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
FTII menyuarakan suara protes terhadap revisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-82/2012)
Ada dugaan revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 (PP PSTE) sarat akan tekanan asing. Hal itu lantaran penilaian ada sejumlah kejanggalan yang terjadi.
Kominfo dianggap lakukan ketidakadilan oleh para pelaku usaha bidang TIK. Sebab penerapan relaksasi lokalisasi data di draf revisi PP No 82 2012 terus melaju.
Dokumen revisi PP 82 sudah tahap sinkronisasi, artinya telah mencapai di tahap akhir untuk dicek kembali sebelum ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.