detikFinanceRabu, 09 Sep 2020 06:21 WIB
Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari lembaga terkait.
detikFinanceSelasa, 08 Sep 2020 20:00 WIB
"ASN itu ideologinya Pancasila, kalau khilafah dan komunis ya keluar dari PNS."
detikFinanceSelasa, 08 Sep 2020 17:20 WIB
"ASN itu ideologinya Pancasila, tidak boleh Khilafah atau komunis. Kalau mau komunis ya harus keluar dari PNS! Harus tegak lurus dengan Pancasila."
detikFinanceSelasa, 08 Sep 2020 14:01 WIB
"Hukuman bisa dari sedang sampai berat bahkan rekomendasi sampai pada pemberhentian tidak hormat."
detikFinanceRabu, 02 Sep 2020 18:55 WIB
Kementerian PANRB bersama Kementerian Agama, Kepala BNPT, Kepala BKN serta Kepala daerah lainnya siang tadi baru saja meluncurkan aplikasi ASN No Radikal.
detikFinanceRabu, 02 Sep 2020 17:35 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau semua masyarakat terutama para pimpinan di Kementerian dan Lembaga (K/L) agar selektif saat mengundang ceramah agama.
detikNewsJumat, 28 Feb 2020 09:15 WIB
BNPT menerangkan objek deradikalisasi ialah terduga terorisme, keluarga teroris dan kelompok yang diduga terpapar.
detikNewsJumat, 28 Feb 2020 08:45 WIB
Wakil Ketua DPRD menyebut Pemprov harus menyelidiki soal adanya PNS yang diduga radikal. Menurutnya, jika telah dipastikan, maka harus PNS itu harus disanksi.
detikNewsJumat, 28 Feb 2020 06:58 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar rapat untuk menentukan gugur atau tidaknya status PNS tersebut jika dipecat.