
PKS Dorong RS yang Terbukti Potong Insentif Nakes Ditindak Tegas
Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani Aher mendorong penegak hukum menindak tegas RS yang memotong insentif nakes. Netty juga meminta Kemenkes menertibkan RS.
Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani Aher mendorong penegak hukum menindak tegas RS yang memotong insentif nakes. Netty juga meminta Kemenkes menertibkan RS.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021. PKS akan membahas sejumlah hal, termasuk strategi pemenangan dalam Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menentang peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi minuman keras.
Jokowi menandatangani aturan beleid yang menuai kontroversi: Perpres soal Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal yang bikin kontroversi adalah aturan soal miras.
PKS menyesalkan perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi minuman keras di Bali, NTT, Sulut, hingga Papua. PKS minta Perpres dibatalkan.
PKS memastikan tidak akan mengikuti konvensi capres pada 2022 yang diajukan Partai NasDem terkait Pilpres 2024. PKS memastikan memiliki calon sendiri.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah meminta Polri memperketat penggunaan senjata api oleh anggota polisi di lapangan.
Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. PKS bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.
"Pujian, kritik, masukan alternatif, dalam politik dan ranah publik adalah soal biasa. Jangan diberi muatan tafsir berlebihan," kata Hendrawan.
"Buat terbuka! Justru bagus untuk contoh. Pak Jokowi sudah tunjukkan. Saya dukung vaksinasi anggota DPR dibuat terbuka," kata Mardani.