
60% Pembiayaan Proyek Infrastruktur Ditarget Tanpa APBN
"Secara makro sesuai RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur itu butuh Rp 6.200 triliun. Dari situ hanya 40% APBN, sementara sisanya 60% berbasis non APBN".
"Secara makro sesuai RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur itu butuh Rp 6.200 triliun. Dari situ hanya 40% APBN, sementara sisanya 60% berbasis non APBN".
Nantinya akan ada Rp 23,3 T dana patungan dari China lewat China Communication Construction Indonesia yang akan dikerjasamakan dengan PT Jasa Marga.
Menteri Bambang memaparkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi di sektor infrastruktur dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran).
Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah (PINA) untuk infrastruktur alias tanpa APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar US$ 6 miliar atau setara Rp 84 triliun.
CEO PINA (Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah) melirik potensi kerjasama berbasis syariah dalam pendanaan proyek-proyek program prioritas di Indonesia.
CEO Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) menyambangi kantor Standard Chartered Bank, London, untuk membahas perihal pendanaan investor asing.
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) terus bersinergi guna mendorong investasi dan pembiayaan kreatif berbasis dana non APBD untuk Jawa Tengah.
Indonesia melalui Pembiayaan alternatif non Anggaran Pemerintah (PINA) oleh Bappenas berhasil mengantongi perkiraan total nilai investasi sebesar Rp 47 triliun.
PTPN III menandatangani MoU kerja sama fasilitas pembiayaan investasi non anggaran pemerintah. Perusahaan bisa meraih pendanaan tanpa membebani keuangan negara.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menghadiri acara Annual Investment Meeting (AIM)