
Guru Besar UPI Minta Poin Kontroversial Permendikbud PPKS Direvisi
Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang PPKS tengah menjadi sorotan.
Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang PPKS tengah menjadi sorotan.
Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) mendukung adanya Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.
PPP mengecam keras norma yang memberi ruang seks bebas dengan dalih persetujuan dan tidak terjadi pemaksaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 30/2021
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS menuai kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbicara mengenai pentingnya nilai-nilai agama.
Nadiem Makarim melarang menatap mahasiswi yang membuat tidak nyaman. Sanksinya bisa pemecatan. Tapi aturan itu dinilai bisa jadi pasal karet.
Permendikbud PPKS jadi kontroversi karena dituding melegalkan zina. Tudingan ini sudah dibantah oleh Kemendikbud-Ristek. Apa saja pasal yang jadi sorotan?
Sejumlah pihak menuding Permendikbud PPKS melegalkan zina. Namun, Permendikbud ini justru menuai dukungan dari sejumlah kampus.
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 soal pencegahan kekerasan seksual di kampus dituding melegalkan zina. Kemendikbudristek membantah tudingan ini.
Muhammadiyah meminta Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) dicabut. Ini alasannya.
Nadiem menerbitkan aturan untuk menangani kekerasan seksual di kampus. Namun, PKS menyerang aturan itu dengan kritikan. Anak buah Nadiem membantah kritikan PKS.