
2 Kementerian Lain Dukung Permendikbud Antikekerasan Seksual Mas Menteri
Terbitnya Permendikbud PPKS menuai kontroversi karena dituding melegalkan zina. Namun sudah ada dua kementerian lain yang mendukung Permendikbud ini.
Terbitnya Permendikbud PPKS menuai kontroversi karena dituding melegalkan zina. Namun sudah ada dua kementerian lain yang mendukung Permendikbud ini.
Pro-kontra Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi tampaknya berbuntut panjang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan merespons Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuding Permendikbud PPKS jelas melegalkan kebebasan seks. Anggota DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati membantah tudingan ini.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut mengkritik Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Mardani bahkan menuding permendikbud itu jelas melegalkan kebebasan seks.
Permendikbud PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai penolakan dan diminta dicabut. Legislator PDIP membela Permendikbud PPKS yang diterbitkan.
Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi jadi kontroversi. Ini isinya.
"Saran saya sebaiknya segera dievaluasi dan diperbaiki. Aspirasi yang muncul di publik harus direspons dengan baik," kata Tholabi.
Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 untuk pencegahan kekerasan di kampus menuai kontroversi. Permendikbud ini dituding melegalkan zina. Benarkah?
Sejumlah kampus di Bandung buka suara soal Permendikbud PPKS. Selain itu, Jawa Barat mencatatkan rekor kasus COVID-19 terendah.