
Dukcapil Bantah Polisikan Akun yang Viralkan Jual-Beli Data e-KTP
Sebagaimana diketahui, isu viral itu berawal dari akun Twitter @hendralm. Namun Dirjen Dukcapil membantah melaporkan pemilik akun Twitter @hendralm itu.
Sebagaimana diketahui, isu viral itu berawal dari akun Twitter @hendralm. Namun Dirjen Dukcapil membantah melaporkan pemilik akun Twitter @hendralm itu.
Kemendagri hendak melaporkan pemilik akun Twitter @hendralm ke polisi. Hendra menyatakan cuitannya soal jual beli data e-KTP itu tak dilandasi niat jahat.
"Oleh karenanya, dari Dukcapil secara resmi akan membuat laporan terkait masalah pencemaran nama baik Dukcapil," kata Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan soal data kependudukan yang bisa diakses pihak swasta.
Si Juwita bisa membuka akses data kependudukan untuk perusahaan swasta. Anggota Ombusman mengkritik karena khawatir soal perlindungan data pribadi.
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan data kependudukan harus menjadi rahasia negara.
Ombudsman mengkritik pemerintah yang mengizinkan swasta untuk mengakses data pribadi kependudukan. Pemerintah menyatakan ini sudah sesuai peraturan.
Isu 'swasta bisa akses data penduduk' disorot Ombudsman. Pemerintah menjelaskan ada 1.227 lembaga yang meneken kerja sama untuk bisa mengakses data penduduk.
Pemberian akses dari pemerintah ke perusahaan swasta yang memungkinkan perusahaan itu bisa mendapatkan data kependudukan, menuai kritik. Pemerintah menjelaskan.