
Di Jepang, Tumpang Tindih UU dan Perda Bermasalah Nyaris Tak Ada
Selain menggelar FGD, rangkaian training ini akan melakukan kunjungan ke kampus Universitas Nagoya.
Selain menggelar FGD, rangkaian training ini akan melakukan kunjungan ke kampus Universitas Nagoya.
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah diajak berkomunikasi sebelum ada pembatalan perda.
Pemprov Jabar menjadi salah satu provinsi yang terkena pencabutan Perda atau Perkada oleh pemerintah pusat.
Pemkot Surakarta kecewa karena perda pajak daerah dibatalkan Kemendagri. Mereka berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 250 miliar per tahun.
Jumlah Perda yang dihapus di Sulawesi, Maluku dan Papua tidak sebanyak di daerah lain. Di tiga pulau itu, hanya ada 200an Perda yang dihapus Kemendagri.
Khusus di Kalimantan, mayoritas Perda yang dihapus berkaitan dengan eksplorasi alam.
Di 6 provinsi di Pulau Jawa, Kemendagri menghapus lebih dari 400 Perda.
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 3.143 Perda telah dihapus. 1.765 di antaranya dihapus oleh Kemendagri.
Peraturan itu dicabut untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut'easy of doing bussiness'.
Pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada) karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya.