
PDIP DKI Terima Aduan Warga soal Penonaktifan KTP Berdampak di Bansos-PPDB
F-PDIP DPRD DKI menerima aduan dari warga terkait penonaktifan KTP berimbas pada proses pemberian bantuan sosial (bansos) hingga layanan publik lainnya.
F-PDIP DPRD DKI menerima aduan dari warga terkait penonaktifan KTP berimbas pada proses pemberian bantuan sosial (bansos) hingga layanan publik lainnya.
KPU DKI Jakarta meminta publik yang memiliki hak pilih agar mengawasi kebijakan penonaktifan NIK KTP, untuk mengantisipasi timbulnya polemik.
Ahok melontarkan kritik soal rencana penonaktifan NIK KTP warga Jakarta. Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono pun menjawab kritik tersebut.
Heru menjelaskan ketidakcocokan data KTP dapat menyebabkan banyak masalah. Salah satu masalah yang timbul adalah kepemilikan lokasi tempat tinggal.
Disdukcapil DKI telah mengirimkan surat permohonan penonaktifan 92 ribu NIK warganya ke Kemendagri. Surat dikirim sejak kemarin.
Tak hanya NIK warga yang meninggal dunia, NIK warga yang kini berdomisili di luar Ibu Kota menjadi sasaran penonaktifan.
Pada tahap awal, pihaknya akan menonaktifkan 92.432 NIK warga yang telah meninggal dunia dan RT-nya beralih fungsi menjadi fasilitas lain.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan untuk menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta.
Disdukcapil DKI berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memulai penertiban KTP warga Jakarta. Total ada 92 ribu NIK warga yang akan dinonaktifkan pekan ini.
18.367 warga Kota Depok tercatat masih memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta. Pemkot Depok mengimbau segera urus perpindahan domisili.