
Ada 3.000 PBID 'Siluman' di Mojokerto, Bagaimana Nasib Iuran BPJS Kesehatan?
Pemkot Mojokerto memperkirakan ada 3.000 penerima bantuan iuran daerah (PBID) 'siluman'. Lantas bagaimana nasib dana iuran tersebut?
Pemkot Mojokerto memperkirakan ada 3.000 penerima bantuan iuran daerah (PBID) 'siluman'. Lantas bagaimana nasib dana iuran tersebut?
DPRD Kota Mojokerto menawarkan sejumlah solusi mengatasi kekurangan anggaran yang dialami pemkot karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Apa itu?
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan membuat Pemkot Mojokerto kekurangan anggaran hampir Rp 12 miliar. Dana dari pajak rokok Rp 3,3 miliar pun dipakai.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan membuat Pemkot Mojokerto kekurangan anggaran Rp 12 miliar. Pemkot berencana melakukan pengalihan anggaran di dinkes.
Pemkab Mojokerto belum menyiapkan anggaran menghadapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan awal 2020. Pemkab meminta pemerintah pusat mengkaji ulang.
Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan membuat beban keuangan Pemkot Mojokerto membengkak Rp 12 miliar. Pemkot berharap rencana kenaikan dibatalkan.
Pemkot Mojokerto batal menutup tempat karaoke yang kedapatan menjadi tempat transaksi narkoba. Penutupan tempat hiburan malam itu terkendala regulasi.
Pemkot Mojokerto bakal mencabut izin sebuah tempat karaoke. Tempat hiburan itu dianggap melanggar Perda Ketertiban Umum karena menjadi tempat transaksi narkoba.
Tarif sewa rusunawa di Kota Mojokerto tahun ini ditetapkan paling tinggi Rp 4,2 juta per tahun. Tarif itu dikeluhkan para calon penghuni rusun.
Pertemuan membahas penyelesaian utang pekerja proyek rusunawa Rp 36 juta di Mojokerto tidak membuahkan hasil. Itu karena pihak kontraktor rusunawa, tak hadir.