
Pemkot Mojokerto Siapkan Rp 41 M untuk Pulihkan Ekonomi
Program inkubasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan bisnis kepada masyarakat dan mendampinginya hingga mandiri.
Program inkubasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan bisnis kepada masyarakat dan mendampinginya hingga mandiri.
LPPD merupakan dasar penilaian kinerja yang disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Era industri 4.0 mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara digital. Begitu pula dengan Kota Mojokerto yang tengah menyiapkan diri menjadi smart city.
Pemerintah Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box (alat perekam transaksi pajak) bagi para pelaku usaha guna memudahkan pengusaha.
Selain masih semrawut, tata kelola jaringan belum terintegrasi dengan baik.
Polemik penyelesaian tanah eigendom verponding dengan PT KA Kota Mojokerto terus diperjuangkan status kepemilikannya. Upaya ini ditindak lanjuti BAP DPD RI.
Pemkot Mojokerto gencarkan program kota sehat dan rumah layak huni dengan menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah Swadaya (BRS) kepada 100 orang.
Pemerintah Kota Mojokerto berencana akan memasang 5.699 SR tambahan. Namun, karena kondisi COVID-19 maka pemasangan akan ditunda sampai tahun 2021.
Dalam rangka menindak tegas pelanggar protokol kesehatan, Pemkot Mojokerto bersama TNI/Polri dan masyarakat membentuk Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan
Program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) dari BPRS Kota Mojokerto sukses meraih penghargaan Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award 2020.