
Darurat Sipil soal Corona Dinilai Tak Tepat, KSP: Itu Pilihan Terakhir
Penerapan darurat sipil terkait penanganan virus Corona dinilai tidak tepat. Pihak Istana menegaskan darurat sipil merupakan opsi terakhir.
Penerapan darurat sipil terkait penanganan virus Corona dinilai tidak tepat. Pihak Istana menegaskan darurat sipil merupakan opsi terakhir.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan Jakarta sudah dua pekan melakukan pembatasan sosial skala besar seperti arahan Presiden Jokowi. Apa kata Istana?
"Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus saja India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial," kata Fadjroel.
"Jadi tanpa penegakan hukum itu, pembatasan sosial skala besar relatif susah dijalankan dengan efektif," kata Melki.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah lebih lanjut guna menekan penyebaran virus corona. Ini dampaknya ke ekonomi.
Presiden Jokowi memerintahkan kebijakan darurat sipil terkait virus corona COVID-19 di RI. Bagaimana konsekuensi dan pertimbangannya?
"Kalau kita lihat mungkin belajar juga dari India, jumlah penduduknya besar dan saat melakukan lockdown cukup chaos,"
Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu di suatu wilayah demi mencegah penyebaran penyakit. Seperti apa dampaknya ke ekonomi?
Dampak darurat sipil sangat ngeri. Apa saja? Berikut ini tindakan yang dapat dilakukan negara dalam keadaan darurat sipil sesuai Perppu No 23/1959 era Sukarno.
Pihak Istana mengatakan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona (COVID-19) merupakan langkah terakhir yang diambil.