
Partai Garuda Wanti-wanti Politisasi Upah Jelang Pemilu dan Pilkada
Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai wilayah sedang menghangat. Partai Garuda mewanti-wanti politisasi upah jelang pergantian rezim.
Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai wilayah sedang menghangat. Partai Garuda mewanti-wanti politisasi upah jelang pergantian rezim.
Presiden Jokowi mengingatkan kepada Capres dan Cawapres yang akan berlaga di Pemilu 2024 agar tidak melakukan politisasi terhadap agama.
Menjelang tahun politik 2024 mendatang, bahasan mengenai adanya pendanaan bandar untuk capres dan cawapres menjadi satu hal yang ramai dibicarakan.
KTT G20 di Bali telah berakhir. Partai Garuda meminta agar seluruh modal capaian yang didapatkan selama gelaran G20 tersebut harus dipertahankan.
Disparekraf DKI Jakarta memperbarui aturan terkait penyelenggaraan konser, yaitu dengan pembatasan waktu sampai jam 12 malam dan 70% kapasitas penonton.
Partai Garuda merespons adanya pihak yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lemahnya pengawasan di Mahkamah Agung (MA)
Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan pihaknya menolak usulan dari Komnas HAM yang mengatakan proses pemungutan suara bisa dilakukan melalui pos.
Partai Garuda mengajak partai-partai lain untuk tegas menolak bekerjasama dengan para pedagang politik identitas.
Tuduhan tersebut membuat Partai Garuda geram dengan tuduhan yang membenturkan program pemerintah dengan rakyat.
Partai Garuda menilai apa yang dilakukan Pemerintah dengan mengumumkan akan terjadi krisis ekonomi dunia di tahun 2023 sudah tepat