
Komisi III Desak BNPT-Kemenkum Segera Terbitkan PP UU Antiterorisme
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghasilkan 4 kesimpulan. Apa saja?
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghasilkan 4 kesimpulan. Apa saja?
Menurut Bamsoet, pada setiap pasal UU tersebut memiliki keterangan yang jelas dan terang benderang.
Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafi'i menyoroti kepulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah yang dikhawatirkan terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih berharap keputusan definisi terorisme tak dicapai melalui voting. Kenapa?
Fraksi-fraksi di DPR sudah memilih alternatif definisi terorisme dalam RUU Antiterorisme. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan akhir s
Pembahasan revisi UU Antiterorisme dilanjutkan ke rapat tim sinkronisasi (Timsin). Rapat dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi PAN.
10 fraksi di DPR telah menyatakan sikap terhadap dua definisi terorisme yang dirumuskan pemerintah, yaitu opsi tanpa motif politik dan yang mencantumkan.
Meski demikian, Bamsoet juga tak mempermasalahkan jika RUU Antiterorisme disahkan melalui voting seandainya tidak mencapai mufakat saat musyawarah.
Pansus menyatakan kesiapan mereka mengesahkan RUU Antiterorisme di tingkat I pada Rabu mendatang sebelum diparipurnakan pada Jumat, 25 Mei 2018.