
Ungkit Pansus Jiwasraya, Benny K Harman: DPR Bukan Cabang Eksekutif
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman menyinggung soal usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket Jiwasraya saat rapat paripurna.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman menyinggung soal usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket Jiwasraya saat rapat paripurna.
"Kita tidak terkait dengan Pansus, yang penting dananya balik," kata salah satu nasabah Jiwasraya, Machril.
Komisi III DPR RI menetapkan keanggotaan panitia kerja (panja) terkait persoalan keuangan Jiwasraya. Panja akan memanggil Jampidsus Kejagung pekan depan.
"Dengan waktu yang ada saya pikir ya kurang efektif membentuk pansus...," kata Dasco.
Usulan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya digelorakan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI. Fraksi PKB lebih memilih mendorong kinerja Panja Jiwasraya.
PPP menilai usulan Pansus Hak Angket Jiwasraya belum terlalu diperlukan. PPP menyebut keputusan DPR dengan membentuk panja di 3 komisi sudah cukup.
Dua fraksi di DPR yakni Demokrat dan PKS mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya. Fraksi Golkar menolak usulan tersebut.
Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI mengusulkan wacana pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya. Bisakah pansus ini terbentuk dan berjalan?
"Kasus Jiwasraya. Pertama spiritnya NasDem mengharapkan adanya pansus. Sekarang kenapa sekarang beralih bisa menerima Panja, ya itulah dinamika," kata Paloh.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya. Bagaimana sikap Fraksi Gerindra atas usul tersebut?