Omnibus Law Cipta Kerja

UU Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya disahkan. Pembahasan RUU ini dikebut oleh pemerintah dan DPR.

Kolom Rabu, 18 Nov 2020 09:14 WIB

UU Cipta Kerja, Resentralisasi, dan "Executive Heavy"

Pasal-pasal UU Cipta Kerja berpotensi melemahkan desentralisasi dan otonomi yang dijamin oleh konstitusi melalui penumpukan kekuasaan secara terpusat.

Selasa, 17 Nov 2020 12:13 WIB

Buruh Demo Lagi di DPR, 300 Personel Polisi Dikerahkan

Buruh kembali melakukan demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sekitar 300 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi ini.

Senin, 16 Nov 2020 15:29 WIB

Nadiem: Pasal 65 UU Cipta Kerja Tak Ubah Prinsip Nirlaba Pendidikan

Mendikbud Nadiem menjelaskan Pasal 65 paragraf 2 tentang pendidikan di UU Cipta Kerja. Nadiem menegaskan Pasal 65 tak mengubah prinsip pengelolaan pendidikan.

Senin, 16 Nov 2020 10:02 WIB

Singgung Omnibus Law, Habib Rizieq: Ini UU Prosesnya Lucu

Pimpinan FPI, Habib Rizieq Syihab, menyampaikan ceramah di acara peringatan Maulid Nabi. Rizieq sempat menyinggung soal pengesahan omnibus law.

Kamis, 12 Nov 2020 17:39 WIB

AHY: PD-Muhammadiyah Miliki Kesamaan, Tolak RUU HIP-UU Cipta Kerja

AHY dan jajarannya berkunjung ke PP Muhammadiyah di Jakarta. AHY menilai PD-PP Muhammadiyah memiliki banyak kesamaan, salah satunya menolak UU Cipta Kerja.

Rabu, 11 Nov 2020 18:35 WIB

Sri Mulyani Bilang, RI Sulit Geber Ekonomi Digital Tanpa Cipta Kerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan UU Cipta Kerja menjadi solusi menyelesaikan keruwetan kebijakan yang selama ini terjadi di tanah air.

Selasa, 10 Nov 2020 20:53 WIB

Momen Risma Punguti Sampah di Tengah Kerumunan Pedemo Omnibus Law

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tiba-tiba mendatangi para pedemo tolak Omnibus Law di Taman Apsari. Ia memasuki kerumunan pedemo dan memunguti sampah.

Selasa, 10 Nov 2020 18:52 WIB

Mahasiswa hingga Buruh Demo Omnibus Law di Surabaya dengan Teatrikal

Demo menolak Omnibus Law digelar di Surabaya tepat di Hari Pahlawan. Massa yang terdiri dari mahasiswa hingga buruh menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.