
Catat! Mulai Tahun Depan Motor dan Mobil Wajib Asuransi
Seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kebijakan ini akan mulai diterapkan setidaknya awal tahun 2025.
Seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kebijakan ini akan mulai diterapkan setidaknya awal tahun 2025.
Indonesia diakui sebagai third-country central counterparty (TC-CCP) oleh Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa (The European Securities and Markets Authority).
Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan UU PPSK setidaknya mengatur lima hal krusial bagi reformasi sektor keuangan
UU PPSK dianggap memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara industri Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK) di Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan lima fokus dalam pembentukan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan RUU P2SK menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023.
Ketua OJK Mahendra Siregar buka suara terkait kewenangan tunggal kepada OJK untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika khawatir potensi tebang pilih kasus setelah OJK diberi kewenangan sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur di UU PPSK.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra khawatir potensi tebang pilih kasus setelah OJK diberikan kewenangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan.
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menilai kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK sebagaimana diatur di UU PPSK bermasalah.