
Warga Sumut Minta MK Jadikan 'Upaya Paksa Perpajakan' Objek Praperadilan
Sebab dalam praktik, masih ada perbedaan pendapat dalam berbagai putusan di berbagai pengadilan. Kepastian hukum dipertanyakan.
Sebab dalam praktik, masih ada perbedaan pendapat dalam berbagai putusan di berbagai pengadilan. Kepastian hukum dipertanyakan.
Jokowi menandatangani UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini sebagai pesan dari Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945.
MA juga menegaskan pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan. Berikut poin lengkapnya.
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disetujui DPR RI menjadi UU. Apa saja intinya?