
Heru Budi: Tarif ERP Masih Perlu Dibahas dengan Pemerintah Pusat
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
DKI Jakarta dikabarkan bakal menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan aturan soal jalanan berbayar di Ibu Kota setiap hari pada pukul 05.00-22.00, apa tujuannya?
Ada 25 ruas jalan yang bakal menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Berikut rinciannya.
Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. Sistem ERP ini rencananya bakal diterapkan di 18 koridor ruas jalan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik (JBE). Ada beberapa manfaat jika ERP diterapkan di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta kembali melanjutkan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota.
Pemprov DKI sedang merencanakan program jalan berbayar (ERP). Dinas Perhubungan DKI menyebut sudah menentukan lokasi penerapan jalan berbayar tahap pertama.
Komisi V DPR menilai penerapan electronic road pricing (ERP) menuju Ibu Kota Jakarta yang dilakukan BPTJ perlu dikaji lebih mendalam.
Electronic road pricing atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020 bisa urai kemacetan.